Antisipasi Karhutla dan Krisis Air Bersih, Pemprov Sulbar Gelar Rakorda, BMKG Tampa Padang Turut Berpartisipasi
🗓️ Tanggal Publish: Kamis, 27 Agustus 2026
Mamuju, 27 Agustus 2026 – Stasiun Meteorologi Kelas I Tampa Padang turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Provinsi Sulawesi Barat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Rapat ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi risiko karhutla serta mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan melalui penyampaian informasi meteorologi yang relevan, mengingat wilayah Sulawesi Barat memasuki periode kekeringan.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa hasil koordinasi hari ini akan menjadi bahan laporan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ketersediaan air bersih ditegaskan harus tetap diberikan kepada masyarakat terdampak, sementara sektor pengairan juga harus mendapat perhatian khusus guna meminimalisir potensi gagal panen.
Guna memperkuat penanganan di lapangan, koordinasi lintas instansi akan diperketat dengan posko penanganan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga diarahkan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam membiayai upaya antisipasi dan mitigasi karhutla serta kekurangan air bersih.
Selain itu, rapat menyoroti perlunya pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pembakaran lahan atau kebun sendiri namun tidak berdampak pada kawasan lain, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadi perhatian bersama, termasuk alokasi anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mendukung upaya mitigasi. Setiap dampak dari kejadian karhutla maupun krisis air bersih juga diminta segera dilaporkan ke posko guna mempercepat proses penanggulangan.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama seluruh instansi terkait, termasuk Stasiun Meteorologi Tampa Padang, berkomitmen memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman karhutla dan krisis air bersih di wilayah Sulawesi Barat.
Rapat ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi risiko karhutla serta mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan melalui penyampaian informasi meteorologi yang relevan, mengingat wilayah Sulawesi Barat memasuki periode kekeringan.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa hasil koordinasi hari ini akan menjadi bahan laporan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ketersediaan air bersih ditegaskan harus tetap diberikan kepada masyarakat terdampak, sementara sektor pengairan juga harus mendapat perhatian khusus guna meminimalisir potensi gagal panen.
Guna memperkuat penanganan di lapangan, koordinasi lintas instansi akan diperketat dengan posko penanganan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) juga diarahkan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam membiayai upaya antisipasi dan mitigasi karhutla serta kekurangan air bersih.
Selain itu, rapat menyoroti perlunya pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pembakaran lahan atau kebun sendiri namun tidak berdampak pada kawasan lain, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadi perhatian bersama, termasuk alokasi anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mendukung upaya mitigasi. Setiap dampak dari kejadian karhutla maupun krisis air bersih juga diminta segera dilaporkan ke posko guna mempercepat proses penanggulangan.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama seluruh instansi terkait, termasuk Stasiun Meteorologi Tampa Padang, berkomitmen memperkuat sinergi dalam menghadapi ancaman karhutla dan krisis air bersih di wilayah Sulawesi Barat.